Home Nasional dari Mega hingga Ganjar Reaksi Para Tokoh PDIP soal Pembakaran Bendera saat...

dari Mega hingga Ganjar Reaksi Para Tokoh PDIP soal Pembakaran Bendera saat Demo Tolak RUU HIP

31
0

Aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang reaksi dari para tokoh partai berlogo banteng moncong putih. Mulai dari surat edaran resmi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga pesan tegas Ganjar Pranowo untuk pelaku pembakar bendera. Sebelumnya, aksi pembakaran bendera dilakukan dalam demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan GedungDPR kemarin, Rabu (24/6/2020).

Lantas, PDIP berencana membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pernyataan tersebut pertama kali diungkapkan olehSekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, partainya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera tersebut.

Adapun pembakaran tersebut dilakukan saat demonstran penolak RUU HIP, di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020). “Karena itu lah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya. Adapun para tokoh PDIP juga bereaksi dari insiden pembakaran bendera.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia tepat sehari setelah peristiwa pembakaran bendera partainya. Surat yang ditandatangani Megawati itu meminta agar kader PDIP bersiap siaga, tapi tetap mengedepankan proses hukum dalam kasus pembakaran bendera. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto telah mengonfirmasi kebenaran, surat itu dikeluarkan oleh Megawati.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah," ujar Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020). Berikut surat perintah dari Megawati bagi seluruh kader PDIP di Tanah Air : SURAT PERINTAH HARIAN KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!! Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh! Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!! Jakarta, 25 Juni 2020

Megawati Soekarnoputri Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengonfirmasi kebenaran pesan yang beredar luas dalam aplikasi percakapan. Pesan itu ditujukan kepada seluruh pimpinan dan anggota fraksi PDIP dan bertuliskan 'sangat urgent' dibagian paling atas.

Dia mengungkap pesan tersebut dibagikan pimpinan fraksi PDIP kepada anggota anggota fraksinya di DPR RI. "(Itu dikeluarkan dan dibagikan) Oleh Pimpinan Fraksi kepada anggota Fraksi kami di DPR RI," imbuhnya. Dalam pesan tersebut, dituliskan, para kader banteng diminta untuk menyiapkan barisan sambil menunggu komando dari pimpinannya.

Disinggung terkait hal itu, Bambang sekali lagi membenarkan bahwa pihaknya kini tengah menunggu komando dari Megawati Soekarnoputri. "Ya begitulah kira kira," katanya. Berikut pesan dari pimpinan Fraksi PDIP yang ditujukan kepada anggota fraksi di DPR RI :

Sangat Urgent Yth : SeLuruh Pimpinan & Anggota Fraksi Di Tempat

Merdekaaa….!! Kita semua teLah meLihat secara nyata nyata bahwa demo tadi sore, para demontran dgn berani teLah membakar bendera partai kita.Bendera adaLah Lambang Kehormatan Kita semua…Ini tantangan secara terbuka terhadap seLuruh jajaran kader partai..!! Sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah barisan, sebagai sebuah sLagorde kita bkn hanya tersinggung kita marah besar…!

Tapi kita sadar sesadar sadarnya bahwa kita tidak bisa berbuat orang per orang….! Kita menunggu Komando dari Pimpinan Kita….! Sebagai saran sementara , siapkan barisan di LeveL masing masing…!

Begitu ada aba aba kita bergerak serentak…!! SaLam Juang…!! PimpFraksi

KetuaFraksi, UA & SekretarisFraksi, BP ) Dikutip dari , politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bahkan memberi pesan kepada pelaku pembakar bendera itu. Dengan tegas Ganjar Pranowo menyebut bahwa PDI tidak setuju dengan paham PKI.

Kata dia, PDIP berada pada barisan sesuai konstitusi dan dasar negara. "Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukanPKI." "Kami PDI, kami juga tidak setuju denganPKI."

"Itu clear." Ia melihat ada upaya pihak lain yang ingin menyudutkan bahwa PDIP itu adalahPKI. "Maaf ya, tidak! Kami bukanPKI, kami orang beragama dan juga antiPKI," tegasnya.

Menurutnya, isu itu hanya ditempelkan saja untuk memprovokasi. Ia juga heran, kenapa pada aksi itu mereka menyandingkan bendera PDIP dengan benderaPKI. "Saya tidak tahu mereka dapat benderaPKIdari mana, kalau bendera PDIP bisa dibeli, tapi kalau benderaPKIdari mana?"

"Pasti itu diproduksi." "Menurut saya aparat penegak hukum ambil saja itu, siapa yang membakar, dapat benderaPKIdari mana." "Dugaan saya, mereka nyablon sendiri," imbuhnya.

Ganjar juga mengimbau semua kader tak terprovokasi pembakaran bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih itu. Dia sangat menyesalkan aksi tak terpuji itu. "Kader jangan sampai terpancing pada provokasi itu."

"Jaga diri baik baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," kata Ganjar. Ia mendukung sepenuhnya DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini. Menurutnya, cara itu adalah cara yang terbaik.

PDIP, lanjutnya, sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional. Dirinya mencontohkan, peristiwa 1996 saat PDIP diinjak injak tidak karuan dan berjuang dengan cukup panjang. "Siapa yang menginjak injak itu, tidak ada yang tidak tahu."

"Semuanya tahu." "Kita bertahan secara konstitusional dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri/Ketum PDIP) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu." "Cara itu akhirnya yang kita percaya," terangnya.

Menurutnya, saat ini PDIP sedang digoncang dalam kontestasi politik. Sebenarnya itu hal yang biasa saja, namun seharusnya semua harus saling menghormati antar intitusi. "Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah."

"Ini pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan hari ini, sehingga mereka ingin mendistorsi," ujarnya. Pembakaran benderaPDIPerjuangansaat aksi demo penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) di depan Gedung DPR RI Jakarta menimbulkan kontroversi. Ketua Komisi III DPR Herman Herry mendorong Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut serta menindak tegas dalang dibalik pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) saat demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR kemarin, Rabu (24/6/2020).

Herman mengecam segala aksi aksi provokatif yang mencoba memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu, aparat kepolisian harus profesional dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas penegakan hukum. "Terhadap aksi pembakaran bendera partai di demo penolakan RUU HIP kemarin, saya mendorong Kapolri untuk segera mengusut dalang dibalik aksi provakatif ini," kata Herman, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, siapapun yang melanggar hukum harus diberi sanksi tegas. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, Herman meminta kepada seluruh pihak agar tidak terpancing dan selalu mengedepankan dialog dalam mengatasi perbedaan. "Saya memahami betul bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin Konstitusi, asal tidak melanggar ketertiban umum dan UU. Ditambah, di era pandemi ini, segala acara yang mengumpulkan khalayak ramai sangat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid," ucapnya.

"Maka sekali lagi saya minta Kapolri untuk segera mengusut kasus ini dan menindak tegas segala pihak yang melakukan aksi provokatif ini," lanjut politikus asal Nusa Tenggara Timur itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here