Home Nasional Pekerja Swasta Akan Dapat Bantuan Rp 600 Ribu dengan ketentuan Terdaftar di...

Pekerja Swasta Akan Dapat Bantuan Rp 600 Ribu dengan ketentuan Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

47
0

Pekerja swasta akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 600 Ribu dari pemerintah. Rencananya, subsidi ini diberikan selama empat bulan dan dibagi dalam dua kali pencairan. Jika ditotal, setiap pekerja akan mendapat bantuan senilai Rp 1,2 juta dalam sekali pencairan dari total Rp 2,4 juta yang akan diberikan.

Namun, tidak semua pekerja swasta akan mendapatkan bantuan ini. Hanya pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang telah terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi PNS dan pekerja di BUMN tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN," kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir. Selain itu, bantuan ini diprioritaskan bagi karyawan swasta yang masih aktif bekerja. Hal tersebut menandakan bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu yakni:

Bukan pekerja PNS dan BUMN Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN. Mereka, aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Penerima bantuan karyawan terdampak Covid 19 Penerima bantuan dana Rp 600 ribu bagi pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Mereka terdampak covid 19, namun masih bekerja.

Penerima bantuan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan Bantuan dana ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang terdampak Covid 19 berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Karyawan swasta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Bantuan dana ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan. Meski harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pekerja swasta tidak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, informasi terkait syaratnya harus mendaftarkan diri langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jasmsostek adalah tidak benar alias hoaks.

"Itu tidak benar (harus mendaftarkan diri langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan)," terang Utoh dikonfirmasi , Senin (10/8/2020). Dirinya menjelaskan, untuk pendataan peserta penerima bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta per bulan akan dilakukan oleh BP Jamsostek. "Jadi ini untuk pekerja penerima upah (formal) yang (terdaftar) peserta BP Jamsostek dengan upah dilaporkan dan tercatat di kami di bawah Rp 5 juta," kata Utoh.

Setelah penyaringan rampung, BP Jamsostek akan mengumpulkan dan mendata nomor rekening penerima subsidi lewat perusahaan tempat bekerja. Hal ini menegaskan, pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta dan berhak menerima subsidi tidak diharuskan untuk mendaftarkan diri ke kantor cabang BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. "Kantor Cabang sekarang lagi ngumpulkan data nomor rekening peserta tersebut via HRD. Iya (tak perlu datang ke kantor cabang), dorong HRD nya untuk report nomor rekening," ungkap Utoh.

Utoh mengungkapkan, proses pengumpulan data nomor rekening peserta saat ini sedang dilakukan oleh BP Jamsostek. "Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," kata dia lagi. Untuk melancarkan program ini, pihaknya meminta perusahaan pemberi kerja aktif mendata rekening penerima untuk karyawannya.

Dikutip dari , Erick Thohir menyebutkan, program ini ditargetkan bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan September 2020. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, akan langsung diberikan per dua bulan. Tiap karyawan akan dua kali mendapat transfer dengan nominal Rp 1,2 juta.

Sehingga, total tiap karyawan menerima bantuan Rp 2,4 juta. Bantuan Rp 600 ribu untuk pekerja akan langsung masuk ke rekening masing masing pekerja swasta yang berhak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"(Ditransfer) ke rekening masing masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here