Home Bisnis Pemerintah wajib Transparan Soal Subsidi Gas Industri Pengamat

Pemerintah wajib Transparan Soal Subsidi Gas Industri Pengamat

11
0

Pengamat Energi Center For Energy Policy Kholid Syeirazi meminta pemerintah tetap terbuka atau transparansi mengenai proses subsidi harga gas untuk industri. Ia menilai kebijakan harga gas industri 6 dolar As per MMBTU di pintu pabrik (plant gate) cukup memberikan beban berat, melihat Indonesia tengah diancam wabah Virus Corona. "Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan harga gas subsidi untuk industri tertentu ini," kata Kholid dalam keterangan tertulis kepada Antara, Rabu (8/4/2020).

Kholid juga meminta pemerintah transparan terkait industri penerima subsidi harga gas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016. Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang terkait langsung dengan penetapan industri, baiknya terbuka mengumumkannya ke publik. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Falah Amru meminta pemerintah berhati hati menerapkan Perpres 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Dia juga menegaskan agar dampak ekonomi dari setiap keputusan yang diambil pemerintah terukur. Apalagi, kondisi ekonomi Indonesia sedang terancam seperti yang kini terjadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat mengatakan penurunan harga gas kepada industri per 1 April 2020, akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada APBN 2020.

"Keputusan mengenai penurunan harga gas kepada industri tadi memberikan konsekuensi yang sangat besar kepada APBN." "Jadi dalam sidang kita akan tetap membahas didalam konteks keseluruhan keberlangsungan dari APBN kita,” ujar Sri Mulyani. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata Sri Mulyani, menjabarkan harga gas industri bisa ditekan.

Namun, dengan skenario kompensasi terhadap penurunan subsidi di pagu belanja lainnya. "Berarti ada pengurangan subsidi di bidang listrik ini." "Ini akan perlu dilakukan yang sangat hati hati,” jelasnya.

Jika sebuah pagu belanja subsidi dikurangi, kata Menkeu, maka akan sangat berpengaruh ke APBN. Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyertakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam subsidi gas untuk tarif listrik, harus memiliki nilai tambah lebih. Hal itu dikatakan Mukhtasor, pengamat energi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Penerima manfaat harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU di plant gate haruslah memiliki dasar hukum yang jelas. Kementerian ESDM, menurut Mukhtasor, nantinya harus memberikan penjelasan yang transparan dan memadai mengenai keekonomian produksi listrik berbahan bakar gas atau Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). "Kita tahu umumnya PLTG itu relatif murah," kata Mukhtasor dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

"Hal ini benar terutama kalau PLTG dibangun sesuai Kebijakan Energi Nasional, PP 79/2014, yaitu pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat,” lanjutnya. Berdasarkan Perpres No 40/2016, selain faktor keekonomian industri pengguna gas, penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu harus mempertimbangkan nilai tambah dari pemanfaatan gas di dalam negeri. Berdasar data American Petroleum Institute, nilai tambah ekonomi gas untuk pembangkit listrik adalah kurang dari 50 persen dibanding nilai tambah ekonomi, jika gas digunakan untuk industri pertrokimia dan sebagainya.

"Bahkan penggunaan untuk komersial dan domestik masih bernilai tambah ekonomi nasional lebih tinggi." "Apalagi masih ada alternatif lain sumber energi listrik selain gas, misalnya panas bumi, air dan lainnya,” tutur Mukhtasor. (Afut Syafril Nursyirwan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here